Kamis, 27 Juni 2019 10:16:43 WIB

Milenial Dominasi Investasi di Fintech P2P Lending

Investasi di fintech P2P lending memang mudah dan murah, tetapi juga harus memperhatikan risikonya yang tinggi
Gita Rossiana
Kebanyakan investor muda ini adalah pemula, yang memiliki pendapatan masih rendah, sehingga tertarik investasi di fintech lending dengan modal terjangkau

Bareksa.com - Industri fintech peer to peer (P2P) lending sudah berkembang tidak lagi hanya menjadi wadah masyarakat untuk meminjam uang, tetapi juga sudah menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik. Investasi ini pun mulai banyak digandrungi kalangan muda, khususnya yang berusia 19-34 tahun, atau biasa disebut dengan generasi milenial.

Kebanyakan investor muda ini adalah pemula, yang memiliki pendapatan masih rendah, sehingga tertarik investasi di fintech lending dengan modal terjangkau, yang bisa dimulai dari Rp100.000. Keuntungan yang diperoleh ketika menjadi investor pemberi pinjaman atau lender biasanya melampaui bunga deposito bank per tahunnya.


Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 30 April 2019, berdasarkan karakter pengguna fintech lending, mayoritas pemberi pinjaman atau lender yakni dari kalangan milenial (usia 19-34 tahun), yakni sebanyak 69,53 persen. Sedangkan sisanya berasal dari kalangan usia 35-54 tahun (27,26 persen), dan golongan usia lainnya.

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Passagi mengatakan, Indonesia merupakan target pasar menggiurkan dari kegiatan fintech P2P lending. Dalam empat tahun terakhir industri fintech P2P lending telah tumbuh berdasarkan total pinjaman dan penggunanya.

Hingga Mei 2019,  berdasarkan data OJK, terdapat 113 fintech P2P lending yang terdaftar di OJK. Tercatat total pinjaman dari fintech P2P lending sebesar Rp37 triliun dari 25,69 juta akun peminjam atau borrower yang bertransaksi dan 456.352 entitas lender. Lender mayoritas dari entitas dalam negeri yakni sebanyak 453.583 entitas, sisanya dari luar negeri 2.769 entitas. Mayoritas lender adalah perorangan yang terakumulasi, hanya 0,18 persen berupa  badan usaha.

“OJK akan terus meningkatkan kualitas fintech P2P lending lewat mekanisme check dan monitoring. Salah satunya dengan mematok tingkat kredit bermasalah atau non performance loan (NPL) di kisaran 1 persen,” tutur Hendrikus dalam keterangan tertulis yang diterima Bareksa pada Rabu (26 Juni 2019).

Kepala Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengatakan fintech P2P lending merupakan suatu sistem (platform) yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower). Dalam industri fintech lending, bukan hanya melulu soal orang meminjam uang atau borrower, juga ada investornya yang memberikan pinjaman atau lender.

“Nah, para lender ini dapat diisi oleh para milenial yang ingin memulai berinvestasi. Fintech lending dapat diakses hanya dengan gadget yang terhubung dengan internet, pilihlah penyelenggara fintech lending yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Tumbur.

Perencana Keuangan dari Finansiaconsulting.com Eko Endarto mengatakan produk investasi di P2P lending bisa menjadi sarana investasi bagi milenial yang memiliki pendapatan di bawah di Rp8 juta. Namun milenial harus memahami kondisi keuangannya, potensi keuntungan dari berinvestasi dan risiko berinvestasi sebelum memulai investasi di produk tersebut.

"Asalkan, mereka para milenial sudah mengerti benar jenis produk investasinya dan risiko yang menyertainya, dan harus uang yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab bisa jadi likuiditasnya tidak tinggi," kata Eko.

Selain itu, milenial juga harus memperhatikan legalitas perusahaan yakni harus terdaftar di OJK. Memperhatikan risiko berinvestasi juga penting karena investasi di fintech P2P lending memang murah, mudah dan memberikan imbal hasil tinggi, namun risikonya juga tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah harus memperhatikan kebutuhan untuk investasi.

“Investasi adalah jangka panjang, jadi tidak perlu mempertaruhkan jangka pendek dengan melakukan investasi. Kalau terlalu mempertahankan jangka pendek untuk jangka panjang, itu namanya spekulasi,” kata Eko. (hm)